 |
| Gedung KPK RI di Jakarta |
JAKARTA, PORTALBANUA.COM – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menerima laporan adanya penyimpangan anggaran di daerah yang seharusnya di distribusi Rp 10.000 per porsi di pangkas menajdi Rp 8.000 per porsi.
"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Ketua KPK Setyo Budianto dalam keterangan resminya.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-1 kalselbabusalam.com di Banjarmasin
Setyo mengakui program ini memerlukan tata kelola keuangan yang transparan untuk memitigasi adanya penyalahgunaan anggaran.
Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada pelibatan masyarakat yang dapat diwakilkan oleh Organisais Non Pemerintah (NGO) independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi. “Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar," ujarnya.
Lebih lanjut
dalam pelaksanaan porgram KPK menyoroti empat hal yang perlu dicermati.
Pertama, potensi fraud atau kecurangan mengingat semua angaran dan program
terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN).
Kedua,
eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga: Rayakan HUT ke-1 kalselbabusalam.com di Banjarmasin
KPK mendapatkan
laporan bahwa ada beberapa SPPG atau dapur umum yang mendapatkan perlakukan
beda termasuk dalam pembangunan infrastruktur hingga bahan bakunya.
Setyo juga
mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam
kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat.
Ketiga, KPK juga
menyoroti pemberian susu dalam MBG yang dianggap kurang efektif falam menekan
angka stunting anak.
“Sehingga dari
tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini
benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan
betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak
dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” lanjutnya.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-1 kalselbabusalam.com di Banjarmasin
Terakhir, ia
menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal. “Bahan baku, sumber daya,
dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” pesannya.
Wakil Ketua KPK
Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan ini
juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran,
serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.
Ketua BGN Dadan
Hindayana dalam paparannya menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran
sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada
triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.
Baca Juga: Rayakan HUT ke-1 kalselbabusalam.com di Banjarmasin
Dadan menegaskan
bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk
BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan program.
“Kami hadir hari
ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun
depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon
dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan. (*)