Ribuan Pekerja Perumahan 'Nganggur', Apersi Kalsel 'Angkat Suara'

PORTALBANUA.COM - BANJARMASIN

Berkurangnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak hanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin sulit membeli rumah bersubsidi, namun berdampak pada perekonomian rakyat secara luas.

Atas hal tersebut 'Angkat Suara' Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Wahidah Mukhtar pada Jumat (9/8/2024).

‘Program Kuota FLPP 2024 turun drastis dibandingkan tahun 2023 lalu. Ini membuat kalangan pengembang perumahan makin terpuruk dan terancam bangkrut alias gulung tikar,’ ucap Hj Wahidah.

Bahkan, sambungnya, keberadaan masyarakat rendah (MBR) terancam kesulitan membeli rumah subsidi. Penyebabnya, kuota subsidi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui FLPP berkurang.

Padahal, jelasnya, Kementerian PUPR pada 2024 sudah menetapkan Rencana Strategis (Rastra) sesuai Perpres 18 Tahun 2020 untuk kuota FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah.

‘Ya, kenyataannya, Tahun 2024 ini hanya terealisasi 166 ribu unit rumah saja. Kuota tahun ini berkurang hampir 30 persen dibandingkan tahun 2023 lalu, atau sebanyak 220 ribu unit,’ ucapnya

Dengan pengurangan kuota ini berimbas luar biasa terhadap beberapa sektor usaha. ‘Hampir 99 persen anggota Apersi Kalsel membangun rumah MBR yang dibiayai perbankan” tutur Hj Wahidah.

Menurutnya, jika kuota tak ditambah, maka pengembang perumahan tidak akan mampu membayar kreditnya di perbankan. ‘Developer akan banyak yang kolaps atau gulung tikar, serta beberapa sektor usaha perumahan akan bangkrut,’ paparnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah bisa menambah kuota ini. Paling tidak, minimal 60 ribu tambahan kuota agar bisa bekerja kembali. Karena semua yang kita lakukan ini adalah untuk kebutuhan masyarakat bawah.

Ketua DPD Apersi Kalsel Hj Wahidah dan Sekretaris DPD Apersi Kalsel M Fikri serta Dewan Pengurus Organisasi Pusat Apersi H Mukhtar Lutfi Persiapan Rapat Apersi Kalsel

Hj Wahidah, memastikan, semua ini mengganggu sektor usaha lainnya, seperti pabrik atau penyedia material bahan bangunan, termasuk para pekerja/tukang perumahan.

“Bahkan angka pengangguran akan bertambah dan tingkat kemiskinan makin tinggi karena berkurangnya lapangan kerja, termasuk pekerja perumahan juga akan nganggur,” tambah pengusaha perumahan di Tanah Bumbu (Tanbu) ini.

Lebih jauh Hj Wahidah mengakui, kebutuhan rumah FLPP di Kalsel cukup besar dan Apersi merupakan asosiasi yang paling banyak membangun rumah-rumah MBR.

“Saya sebenarnya berharap, Tahun 2024 ini target 12.000 unit bisa tercapai, tapi kenyataannya hingga bulan Juli 2024 hanya mampu tersalurkan sebanyak 4.726 unit saja. Apalagi kuota dikurangi, kami makin sulit mencapai target itu,” tandasnya.

Apersi Kalsel, bebernya, pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan bisa melakukan terobosan- terobosan agar para pelaku usaha pengembang perumahan dapat bekerja dengan tenang.

“Pak Prabowo dan Gibran punya program merealisasikan 3 juta rumah ke depannya. Semoga ini bisa terlaksana. Ini kabar menggembirakan bagi developer di seluruh Indonesia,” sebutnya.

Sekretaris DPD Apersi Kalsel, Muhammad Fikri menyatakan, pada Juli 2024 merupakan batas terakhir realisasi penyaluran perumahan melalui perbankan. ‘Sebanyak 732 rumah yang sudah diproses oleh bank, namun karena kuota FLPP habis akhirnya tidak bisa dilakukan akad

Seperti Bank Kalsel sudah tidak bisa lagi melakukan realisasi karena kehabisan kuota. ‘Untuk BRI, BNI, dan Bank Mandiri sudah menghentikan untuk realisasi. Hanya tinggal BTN konvensional. BTN Syariah pun juga sudah membatasi,” tambahnya.

Fikri juga menyebut, Apersi Kalsel sejak bulan Januari – Februari 2024 sudah meminta kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR, supaya kuota Tahun 2024 ini yang 166 ribu unit ditambah lagi seperti di Tahun 2023, yakni sebanyak 220 ribu unit rumah.

“Banyak masyarakat yang ingin memiliki rumah MBR. Sementara angka backlog, di Kalsel khususnya makin tinggi. Hanya saja tidak dibarengi dengan kuota yang diberikan pemerintah,” pangkasnya.

Berkurangnya kuota ini akan berimbas kepada pekerja. ‘Apersi Kalsel sendiri memiliki 185 anggota aktif, dengan persentase 99 persen membangun rumah MBR,’ ucapnya lagi.

Ia mencontohkan, 1 anggota mempekerjakan 50 orang, lalu dikalikan 185 anggota aktif. Maka ribuan pekerja bangunan yang terpaksa dirumahkan. Ratusan nasabah terancam gagal akad lantaran tidak adanya kuota tadi,” paparnya.

Masalah lainnya, sela Fikri, developer rumah MBR ini berbeda dengan developer rumah yang komersial, karena harus meminjam kredit konstruksi kepada perbankan.

“Jika pemerintah tidak menambahkan kuota agar bisa realisasi, maka akan banyak developer di Kalsel yang bangkrut karena gagal bayar kepada perbankan,” tandasnya.

Dewan Pengurus Organisasi Pusat Apersi H Mukhtar Lutfi menimpali, terbatasnya kuota FLPP ini sangat berdampak terhadap hajat hidup orang banyak.

“Ada ribuan pekerja perumahan yang menggantungkan hidupnya pembangunan perumahan. Para supplier material bahan bangunan juga. Masyarakat sangat membutuhkan rumah MBR. Kami minta pemerintah memikirkan dampak ini, dan membuat terobosan baru,” imbuhnya. (adh/tim)

Follow Portal Banua di Google News Cek Berita Lainnya