 |
| Anggota DPR RI Hj Aida Musliman, Ombudsman RI Hery Susanti, Ombudsman
Kalsel Hadi Rahman tampil dalam Sosialisasi dan Diskusi Publikdi Hotel Jelita Banjarmasin |
PORTALBANUA.COM - BANJARMASIN
Kolaborasi Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI dalam rangka
meningkatkan akses masyarakat dan menjaring keluhan/pengaduan dilaksanakan di
Hotel Jelita Banjarmasin, Kamis (20/7/2023).
Kegiatan ini berlangsung secara dinamis dan proaktif dengan
diikuti oleh 100 peserta diskusi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan media, perwakilan
perempuan, pedagang, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Govermental Organization.
Salah satu peserta kegiatan Arif menyatakan kegiatan ini sangat bagus karena langsung direspon oleh Ombudsman dan DPR atas keluhan dan konsultasi yang disampaikan. Bahkan menurutnya kegiatan seperti ini harusnya rutin mengingat warga perlu didengar keluhannya dan direspon dalam penyelesaiannya.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Gelar Muswil di Amuntai
“Harusnya kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan agar
masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan “ tandas Arif.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel Hadi Rahman
mengatakan tujuan dari dibukanya akses pelayanan publik bukan semata-mata mendekatkan pelayanan Ombudsman dan menjangkau
keluhan masyarakat. Tetapi juga mensosialisasikan keberadaan Ombudsman RI di
tengah warga Kota Banjarmasin.
Hadi Rahman menerangkan kolaborasi antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI menjadi hal yang penting guna memaksimalkan fungsi pengawasan sebagaimana UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana dua lembaga ini berperan mengawal kualitas pelayanan publik negara.
Baca Juga: Manfaat Buah Manggis untuk Kesehatan
“Kegiatan ini sudah lama ditunggu masyarakat dan menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan pengaduan atas layanan publik kota. Apalagi banyak keluhan yang disampaikan oleh warga seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan pelayanan dasar lainnya, akan kami tindaklanjuti di Perwakilan," ujar Hadi.
Baca Juga: Jurnalist Class di Gathering OJK Regional 9 Kalimantan
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto
mengungkapkan sebagai lembaga negara, penting bagi Ombudsman “dikenal” oleh
publik. Selain itu ORI yang merupakan lembaga independen belum banyak dipahami
fungsinya. Maka dari itu, dengan kolaborasi bersama DPR RI, akan semakin
menjamin kehadiran negara.
Selain itu, Hery menegaskan peran Ombudsman RI dalam upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik perlu didukung dengan manajemen kelembagaan dan anggaran yang memadai, bagi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Info Terbaru tentang Pajak Progresif, Masyarakat Punya Kendaraan Lebih dari Satu Wajib Tahu
Hery Susanto yang juga mantan Ketua DPP KNPI 3 periode ini
berharap, perubahan atas Undang-Undang Ombudsman yang sedang dibahas di DPR RI
bisa menambah efektivitas lembaga serta menguatkan fungsi Ombudsman sebagai
lembaga yang aktif mencegah maladministrasi dan mempercepat penyelesaian
laporan pelayanan publik.
“Kegiatan ini adalah komitmen Ombudsman dan DPR untuk hadir
dan merespon serta menindaklanjuti keluhan publik” tambah Hery.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Aida Muslimah. Menurutnya sebagai unsur penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia, tantangan Ombudsman ke depan lebih dikenal dan difahami fungsi dan tugasnya.
Baca Juga: Kacang Panjang Mengadung Banyak Nutrisi untuk Kesehatan
Aida mengatakan bahwa gagasan pembentukan lembaga Ombudsman
sebagai respon terhadap tuntutan rakyat yang tertuang dalam Agenda Reformasi
Tahun 1998, yaitu untuk melindungi hak-hak warga negara (Pasal 1 dan 2 Keppres
No. 44/2000) dan pencegahan korupsi (TAP MPR No. VIII/MPR/2003).
“Kegiatan ini supaya
memudahkan masyarakat melapor atau konsultasi terkait pelayanan publik”
tegas Aida.
Anggota DPR RI asal Kalsel ini berharap melalui akses ini mayarakat dapat dibantu dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dan sesuai prosedur pelayanan publik.
Baca Juga: Bank Kalsel Sosialisasi Penerimaan Melalui Digitalisasi
Dari kegiatan ini Ombudsman dapat menjaring 93 konsultasi masyarakat dan akan ditindaklanjuti sebagaimana substansi laporan atau keluhan yang disampaikan. Selain itu, dibuka posko pengaduan yang dihadiri oleh Tenaga Ahli DPR RI, Staf Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, dan Unit Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Kalimantan Selatan. (adh/tim)
Follow Portal Banua di Google News Cek Berita Lainnya
0 Komentar