portalbanua.com, BANJARMASIN
Ibukota Provinsi Kalsel kini telah sah berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.
Hal itu setelah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang menolak gugatan pengujian materiil atas Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel.
Bahkan putusan penolakan tersebut melalui perkara nomor 58/PUU-20/2022 dan nomor 59/PUU-20/2022 dibacakan secara langsung oleh Ketua MK RI Anwar Usman, Kamis 29 September 2022 dalam Sidang MK RI di Jakarta.
BACA JUGA: Sah, Mahkamah Konstitusi Putuskan Ibu Kota Kalsel Pindah ke Banjarbaru
Selain penolakan dari MK, atas desakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina juga sudah mencabut perkara 60/PUU-XX/2022 yang diajukan sebelumnya untuk mempertahankan ibukota Provinsi Kalsel di Kota Banjarmasin.
Terkait kenyataan itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Banjarmasin mengajak seluruh pihak legowo dan menghormati hasil keputusan ini. Bahkan tidak memperpanjangnya karena sudah tidak relevan lagi dan bisa memicu isu-isu lain diluar permasalahan utama.
“Ini kan hanya soal status saja, walau pun Ibukota Provinsi Kalsel sekarang pindah ke Kota Banjarbaru, tidak merubah apa-apa bagi Kota Banjarmasin. Kota ini akan tetap berkembang karena basis kota ini sebenarnya utamanya ditopang sektor perdagangan dan jasa,” tegas Ketua KADIN Banjarmasin M Akbar Utomo Setiawan, Sabtu (1/10/2022).
Kini yang lebih penting bagi Kota Banjarmasin, ucap M Akbar Utomo Setiawan, adalah bukan hanya sekedar status sebagai ibukota Provinsi Kalsel, namun bagaimana caranya bisa lebih mengembangkan kota ini menjadi kota perdagangan dan jasa yang mampu menghadirkan banyak investasi masuk yang ujungnya bisa mendorong kesejahteraan masyarakatnya.
“Kota Banjarmasin memiliki pelabuhan, pasar sentral dan banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa. Nah ini harus kita benahi dan kembangkan sesuai zaman, agar ekonomi di Kota Banjarmasin semakin maju dan berkembang,” bebernya.
BACA JUGA: Program Roadshow 'Generasi Muda Semua Bisa'
Selain itu Pemerintah Kota Banjarmasin dapat lebih fokus melakukan penataan kota dan pariwisata sungai.
“Bahkan usul saya kantor-kantor dinas yang ditinggalkan oleh Pemprov Kalsel nantinya bisa diambil alih Pemko Banjarmasin untuk dijadikan beragam fasilitas publik yang dapat menambah keindahan Kota Banjarmasin,” imbuhnya.(brt/adh/tim)
0 Komentar