Wakil Gubernur Ahmad Riza Fatria |
portalbanua.com, JAKARTA
Wakil
Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar, jumlah target pembangunan rumah
down payment (DP) Rp 0 menurun karena menyesuaikan dengan masa jabatan Penjabat
(Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Untuk diketahui, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, disebutkan bahwa target rumah RP Rp 0 menjadi 9.081 unit.
Padahal,
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan hendak membangun 232.214 unit.
Riza menyatakan, masa jabatan Pj Gubernur DKI tak akan selama masa jabatan Anies-Riza.k
BACA JUGA: KPMP Kalsel Edukasi Pemuda dan Mahasiswa Hadapi Pemilu 2024
Karena
itu, dalam RPD 2023-2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menurunkan target
pembangunan rumah DP Rp 0.
"Itu
kan nanti harus disesuaikan dengan masa waktu PJ Gubernur. Pj Gubernur kan cuma
dua tahun (menjabat) ya," sebutnya ditemui di Perpustakaan Nasional,
Jakarta Pusat, seperti dilansir kompas.com, Minggu (25/9/2022).
Kan
beda, kalau Anies sama saya kan lima tahun (menjabat) itu waktu yang cukup
untuk membangun rusunawa," sambung dia.
Sebagai
informasi, hingga menjelang masa jabatan Anies-Riza berakhir, baru ada 2.332
unit hunian DP Rp 0 di Jakarta.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko berujar, pembangunan rumah dengan DP Rp 0 terdampak pandemi Covid-19, sehingga tidak mencapai target.
"Ya teman-teman tahu sendiri, kebetulan kita ada musibah Covid-19, semua ekonomi terpuruk, sektor properti jatuh. Tidak hanya hunian DP Rp 0, semua properti collapse," ujar Sarjoko, 8 September 2022.
BACA JUGA: Oktober Digelar Musda Gapensi Kalsel
Karena
alasan pandemi tersebut, Pemprov DKI Jakarta memangkas target pembangunan rumah
DP Rp 0 dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam usulan perubahan RPJMD
kepada DPRD DKI Jakarta.
Dalam
draf perubahan RPJMD, dari 10.460 unit hunian DP Rp 0, Pemprov DKI menargetkan
6.971 unit dibangun oleh BUMD DKI Jakarta, sedangkan 3.489 unit lainnya
disediakan oleh BUMN.
Namun,
usulan perubahan RPJMD itu hingga kini belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta,
sebutnya (brt/adh/tim)
0 Komentar